LATIHAN SOAL USBN PPKn SMK KURIKULUM 2013

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk jenjang SMK biasanya dilaksanakan setiap bulan Maret. Bapak/ Ibu guru pasti mempersiapkan segala sesuatunya jauh- jauh hari sebelum pelaksanaan. Nah disini admin memberikan latihan soal USBN PPKn SMK kurikulum 2013 yang dapat dijadikan referensi bagi guru mata pelajaran PPKn dan peserta didik kelas XII khususnya tingkat SMK.
Latihan Soal USBN PPKn SMK Kurikulum 2013
Latihan Soal USBN PPKn SMK Kurikulum 2013

1. Berikut ini yang bukan contoh sikap yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia          sesuai sila ke-5 Pancasila adalah …
A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
B. Menghormati hak- hak orang lain
C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
D. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
E. Berani membela kebenaran dan keadilan

2. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum masa reformasi. Beberapa diantaranya telah diputuskan melalui pengadilan dan sebagian lainnya diselesaikan setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 melalui …
A. Komnas HAM
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan Umum
D. Pengadilan HAM
E. Pengadilan Tipikor

3. Negara kita telah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi sebelum era reformasi maupun sesudahnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang bijak seharusnya …
A. Mendesak DPR mengganti peraturan perundang- undangan yang lama karena ada tujuan 
     politik yang lain
B. Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM 
C. Selalu menentang keputusan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan HAM
D. Sungkan untuk melaporkan setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitarnya
E. Memberi masukan agar setiap kebijakan pemerintah selalu menguntungkan lembaga 
penegakan HAM

4. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau agama disebut …
A. Kejahatan genosida
B. Diskriminasi
C. Pelanggaran HAM berat
D. Kejahatan perang
E. Agresi

5. Berikut ini yang bukan sumber keuangan negara adalah …
A. Pinjaman
B. Pajak
C. Denda dan Sita
D. Pungutan Liar
E. Keuntungan BUMN

6. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai bank sentral di Indonesia adalah …
A. Bank sentral di Indonesia dijalankan oleh Bank Republik Indonesia
B. Bank Indonesia selalu bank sentral melakukan kebijakan moneter secara berkala
C. Bank sentral Indonesia mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah daerah
D. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara  
     kestabilan nilai rupiah
E. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Negara Indonesia

7. Dalam menjalankan tugasnya, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangannya kepada …
A. Presiden dan DPR
B. Sidang MPR
C. DPR dan DPD
D. Semua lembaga dan negara terkait
E. DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya

8. Di dalam UUD 1945, lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
C. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

9. Berikut ini yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung yaitu …
A. Menyelesaikan sengketa partai politik
B. Memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan 
     meningkat
C. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian ataupun penolakan 
     Grasi
D. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan Presiden/ Wakil Presiden secara  
     langsung
E. Memeriksa dan memutus perselisihan antar lembaga yang tidak dapat diganggu gugat

10. Proses menegakkan hukum di Indonesia dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah …
A. Terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
B. Menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
C. Meminimalisir petentangan yang terjadi antar individu dalam masyarakat
D. Membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
E. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

11. Kerja sama internasional antar negara penting sebagai konsekuensi menjadi bagian dari masyarakat internasional agar …
A. Terjaminnya persatuan dan persaudaran antar negara
B. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing- masing
C. Setiap negara menempatkan perwakilannya di negara lain
D. Konflik politik yang terjadi antar negara bisa diminimalisir
E. Terjaminnya kesejahteraan warga negaranya masing- masing

12. Perjanjian bilateral dan multilateral merupakan klasifikasi perjanjian internasional menurut…
A. Jumlah pihak yang mengadakan perjanjian
B. Subjeknya
C. Isinya
D. Fungsinya
E. Proses pembentukannya

13. Berdasarkan konvensi Wina 1961, yang bukan fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut …
A. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima
B. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara
C. Mencari dan menyimpan informasi rahasia negara penerima
D. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
E. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara di negara penerima

14. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan Bangsa Indonesia mengadakan hubungan internasional adalah …
A. Memperkaya negara dan pemerintah
B. Membentuk masyarakat yang adil dan makmur
C. Membentuk satu persahabatan yang baik dengan negara lain
D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa
E. Meningkatkan perdamaian internasional

15. Contoh pelanggaran hak sebagai warga negara berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 adalah …
A. Melarang warga negara untuk berdemonstrasi di depan kantor bupati
B. Melarang seorang terpidana untuk mendapat pendampingan oleh penasihat hukum
C. Melarang orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak
D. Melarang umat agama lain yang ingin ikut serta dalam peribadatan agama kita
E. Melarang warga negara untuk mengikuti tes menjadi anggota TNI

16. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu …
A. Memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
B. Melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
D. Memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil PEMILU
E. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

17. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa- bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah …
A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Indonesia
B. Bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
C. Memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
D. Netralitas Bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
E. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

18. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak- hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar …
A. Kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
B. Menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
C. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
D. Terciptanya persamaan dimata hukum antar warga masyarakat yang homogen
E. Terwujudnya kerjasama yang baik antar masyarakat dengan aparat penegak hukum

19. Berkaitan dengan wilayah laut Negara Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal …
A. 14 Oktober 1957
B. 16 November 1967
C. 17 Agustus 1951
D. 13 Desember 1957
E. 15 Juni 1967

20. Kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan hukum tertentu, disebut …
A. Opsi
B. Naturalisasi
C. Repudiasi
D. Apatride
E. Bipatride

Demikian tadi informasi terkait dengan latihan soal USBN PPKn SMK Kurikulum 2013 yang dapat admin berikan, semoga dapat bermanfaat bagi guru mata pelajaran PPKn dan untuk peserta didik khususnya jenjang SMK. Terimakasih.

0 Response to "LATIHAN SOAL USBN PPKn SMK KURIKULUM 2013"

Posting Komentar